KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN TRAVEL UMROH DI MASA YANG AKAN DATANG - Siska Amelya (Journal Of Juridische Analyse, 2022)
Saat ini marak penipuan ibadah umroh.Penipuan saat ini tidak terlepas dari banyaknya golongan masyarakat kelas tertentu yang berangkat umroh.Dulu kasus penipuan terkait keberangkatan umroh sangat jarang terjadi karena saat itu kalangan menengah ke atas lah yang paling banyak berangkat ibadah.Mereka yang kalangan bawah saat itu lebih ingin beribadah haji.Penipuan ini meningkat terjadi karena adanya keterbatasan kuota haji.Dulu Menteri Agama RI Lukman mengatakan bahwa ibadah haji tak perlu menunggu antrean karena belum ada pembatasan kuota.Saat ini, ada kuota haji.Jadi, banyak kalangan menengah ke bawah yang memilih berumroh.Tulisan ini membahas mengenai kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang. Jenis dan sifat penelitianadalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yaitukajian kepustakaan.Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaknikebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaran jemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang. Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaah bahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalanan ibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh danmengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah.